JAKARTA – Bencana
banjir yang kerap melanda Ibu Kota Jakarta telah mengganggu jalannya
pemerintahan, social dan ekonomi. Sehingga memunculkan wacana pemindahan
Ibu Kota. Kesemrawutan Jakarta saat ini dinilai berbagai pihak sudah
tidak layak menjadi Ibu Kota.
Salah satu wacana tempat pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta
ketempat yang lebih aman itu adalah Kalimantan.
Andrinof Chaniago, Tim
Visi Indonesia 2033, mengungkapkan dengan kondisi banjir yang telah
masuk ke dalam Istana Presiden, tidak ada alasan bagi pemerintah tetap
mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.
"Selain Malaysia yang telah memindahkan Ibukotanya ke Putra Negara,
19 negara lainnya telah terlebih dahulu memindahkan Ibukotannya.
Termasuk Amerika dan Australia itupun telah memindahkan Ibu Kotannya,"
jelasnya Andrinof di Solo, Jawa Tengah, Kamis (17/1/2013) lalu.
Menurut Andrinof, setidaknya ada enam alasan untuk merealisasikan
konsep relokasi ke Kalimantan itu, yaitu lebih efektif mewujudkan
Indonesia yang sejahtera berkeadilan, dengan perekonomian yang tumbuh
secara berkelanjutan.
Kedua, akan menumbuhkan epicentrum baru yang mendekati kawasan
tertinggal dan pinggiran. Selain itu, dibandingkan daerah lain,
Kalimantan satu-satunya pulau yang tidak pernah diguncang gempa bumi.
Ketiga, memudahkan penataan kembali Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa.
Keempat, mencoba menghentikan paradoks pembangunan yang telah dicoba
diselesaikan dengan program parsial, seperti transmigrasi, pembangunan
daerah tertinggal, pembangunan kawasan timur Indonesia yang terbukti
gagal menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan merata.
Kelima, melindungi lahan pertanian di Jawa karena tingkat
kesuburannya yang paling tinggi di antara wilayah di Indonesia. Keenam,
mencegah terjadinya guncangan sosial seperti 1998.
Di sisi lain, ancaman yang sulit dielakan Jakarta untuk terus
dipertahankan sebagai ibukota pemerintahan, yaitu ancaman alam dan
perubahan iklim, urbanisasi hingga persoalan kesenjangan social yang
makin tinggi.
Menurut Andrinof, selama ini Jakarta telah gagal menjalan peran dan
tanggungjawab sebagai ibu kota pemerintahan. Indikasinya, gagal dalam
melakukan penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, hinggga
kegagalan dalam pengendalian penduduk serta transportasi kota.
Menyangkut anggaran pemindahan, ungkap Andrinof tidaklah terlalu
besar. Pemerintah,ungkapnya, cukup menyisahkan 1 persen dari APBN selama
10 tahun."Satu persen APBN itu cukup besar yaitu Rp 15 triliun. Rp 15
triliun dikumpulkan selama 10 tahun,cukup untuk membangun Ibukota baru.
SBY Mendukung
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah,
Velix Wanggai mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara
terbuka dan tidak tabu bersedia berdiskusi atas wacana perpindahan Ibu
Kota negara. Menurut Presiden, Jakarta tidak bisa lagi menampung
interaksi manusia dan lingkungannya.
Presiden SBY bahkan telah mengajukan tiga skenario perpindahan Ibu
Kota yang perlu didiskusikan oleh publik. Skenario pertama adalah
mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota, pusat pemerintahan, sekaligus
kota ekonomi dan perdagangan."Pilihan atas opsi ini berkonsekuensi pada
pembenahan total atas soal macet, banjir, transportasi, permukiman, dan
tata ruang wilayah," tuturnya.
Kemudian skenario kedua yakni membangun Ibu Kota yang benar-benar
baru. Kata Presiden lanjut Velix, sejatinya dibangun totally new
capital. Sedangkan skenario ketiga, Ibu Kota tetap di Jakarta, namun
memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi lain.
"Atas tiga skenario itu, Presiden SBY mengajak semua komponen bangsa
untuk membahas secara terbuka, matang, dan komprehensif atas wacana ini.
Karena, kebijakan perpindahan ibukota dan atau pergeseran pusat
pemerintahan harus menjangkau strategi jangka panjang bangsa," ujarnya.
Ketika ditanya wacana pemindahan Ibukota Negara, Gubernur DKI
Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bukan saatnya untuk
membicarakan hal itu saat ini."Kita konsentrasi dulu ke banjir, nanti
(pindah ibukota) urusan nanti," kata Jokowi, Jumat di Masjid Sunda
Kelapa, Jakarta Pusat, Jumat (18/1) lalu.
Sementara itu, saran agar pemerintah pusat memindahkan Ibu Kota ke
daerah lain, ditanggapi serius oleh Komisi II Bidang Pemerintahan dan
Dalam Negeri DPR. Menurut Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar, pihaknya
akan segera mendiskusikan usulan tentang perpindahan Ibu Kota ke daerah
lain. Selain itu, Komisi II juga akan mengkaji, apakah pusat
pemerintahan negara ini juga harus terpisah dengan pusat perdagangan. (voaislam)
Komentar
Posting Komentar